Perubahan Badan Hukum
Layanan profesional untuk tranformasi Badan Hukum tanpa kendala. Kami membantu proses perubahan Akta Notaris hingga pengurusan SK Kemenkumham secara cepat, tepat, dan sesuai dengan regulasi terbaru
Pengantar- Anggaran Dasar PT
Anggaran dasar PT memuat sekurang-kurangnya:
- Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan.
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.
- Jangka waktu berdirinya Perseroan.
- Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham
- Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
- Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen..
Dasar Hukum
UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Download)
Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana perubahan anggaran dasar PT dan PT PMA secara formal
Permenkumham No 17 tahun 2018 tentang Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Download)
Permenkumham ini mengatur tentang bagaimana cara perubahan anggaran dasar CV, Firma dan Persekutuan Perdata
Proses
Tata Cara Penyelenggaraan RUPS PT
Sesuai dengan ketentuan UUPT, tata cara penyelenggaraan RUPS adalah
- Pemanggilan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dan dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
- Bisa juga langsung dilakukan RUPS (tidak perlu pemanggilan) apabila 100% (seratus persen) pemegang saham telah hadir;
- Pelaksanaan RUPS memperhatikan jumlah kuorum kehadiran pemegang saham;
- Terdapat agenda RUPS yang harus dibahas dan disetujui oleh para pemegang saham;
- Persetujuan agenda RUPS tersebut harus sesuai minimal kuorum keputusan pemegang saham;
- Dokumen RUPS harus ditandatangi oleh pemegang saham yang hadir;
- Dokumen RUPS harus dibuat akta perubahan oleh Notaris; dan
- Notaris melakukan proses submission ke Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan SK perubahan
Tata Cara Penyelenggaraan RUPS CV
Sesuai dengan ketentuan Permenkumham 17/2018, prosedur perubahan anggaran dasar CV adalah sebagai berikut:
- Dibuat dokumen perubahan Akta CV di Notaris;
- Dokumen perubahan anggaran dasar CV tersebut harus disetujui dan ditandatangani oleh semua sekutu CV
- Dokumen tersebut diatas kemudian akan dibuat Akta Perubahan Anggaran Dasar CV oleh Notaris; dan
- Notaris melakukan proses submission ke Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan SK perubahan.
Syarat
Syarat Penyelenggaraan RUPS PT
Berikut ini adalah yang menjadi persyaratan anggaran dasar PT adalah sebagai berikut:
- Dokumen RUPS dengan agenda tertentu yang disetujui dan ditandatangani
- KTP dan NPWP pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris;
- Akta Pendirian PT beserta dengan seluruh perubahannya beserta dengan SK Menteri;
- NPWP Perusahaan dan NIB; dan
- Status KSWP masih valid (lapor SPT Tahunan 2 (dua) tahun terakhir.
Syarat Penyelenggaraan RUPS CV
Berikut ini adalah yang menjadi persyaratan perubahan anggaran dasar CV adalah sebagai berikut:
- KTP dan NPWP semua sekutu CV;
- Akta Pendirian CV beserta dengan seluruh perubahannya beserta dengan SK Menteri;
- NPWP Perusahaan dan NIB; dan
- Status KSWP masih valid (lapor SPT Tahunan 2 (dua) tahun terakhir.
Harga
Pilih Layanan yang Sesuai dengan Kebutuhan Anda